masukkan script iklan disini
 |
| Gedung KPK di Jakarta. |
Jjnews.co.id Jakarta- KPK memanggil Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) di Pemkot Bandung ada 2012. Erwan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Herry Nurhayat.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HN (Herry Nurhayat)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).
Erwan dipanggil dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Bandung periode 2009-2014. Selain Erwan, KPK turut memanggi saksi lain yakni Eddy Sacheful Mamoer yang disebut sebagai karyawan swasta serta perwakilan dari Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat-Banten tbk dan Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat; Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomard; Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet; dan terakhir seorang pengusaha Dadang Suganda.
KPK menduga ada mark up atau penggelembungan harga terkait pengadaan lahan RTH di Kota Bandung tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 69 miliar. KPK juga menduga aliran dana dari korupsi itu menuju sejumlah pihak.
Kemudian dalam pengembangan kasus, barulah KPK menjerat Dadang sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung. Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet.
Menurut KPK, Dadang memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu Herry Nurhayat membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.
"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan Kamis (21/11).(dod)
