masukkan script iklan disini
 |
| Presiden Jokowi.(dok./merdeka.com) |
Jjnews.co.id - Presiden Joko Widodo
atau Jokowi menyebut
bahwa konsep ibu kota baru di Kalimantan yang ramah lingkungan menjadi sorotan
dunia. Bahkan, dunia internasional sudah mulai menyampaikan ketertarikannya
untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru.
"Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan
ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan
diperhatikan oleh dunia," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas
mengenai pembangunan ibu kota baru di Kantor Presiden.
Ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur akan
mengusung konsep green and smart city. Pemerintah akan menyiapkan transportasi
publik berbasis kendaraan listrik.
Menurut dia, ketertarikan sejumlah negara
tersebut menjadi sinyal positif untuk Indonesia. Untuk itu, Jokowi meminta agar
hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama dengan negara-negara sahabat
dipersiapkan.
Khususnya, yang berkaitan dengan payung hukum
perpindahan ibu kota baru. Jokowi menyebut UU Ibu kota baru sudah rampung dan
rencananya akan diserahkan ke parlemen setelah masa reses anggota DPR.
"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas
bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu
ini, akan disampaikan. Akan disampaikan setelah reses," jelasnya.
"Saya kira ini sebuah apa persiapan yang
memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap,"
sambung Jokowi.
Perhatikan Tata Kelola
Mantan Gubernur
DKI Jakarta itu
juga mengingatkan jajarannya memperhatikan tata kelola dan otorita dalam
merancang desain ibu kota baru. Pemerintah memastikan akan membentuk Badan
Otorita Ibu Kota Baru.
"Biasanya tapi kita ingin menginstall
sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga
kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan
bekerja lebih efektif," tutur Jokowi.
Dia menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur
dasar akan dimulai pada 2020. Sehingga, Jokowi meminta agar pembiayaan yang
berkaitan dengan ibu kota baru segera diselesaikan.
Kemudian, mantan Walikota Solo itu juga meminta
menteri terkait mulai memetakan proyek-proyek apa saja yang akan dibiayai
dengan APBN, swasta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan mana
dikerjakan oleh investasi langsung.
"Sehingga tangan swasta, nasional dan
berbagai negara yang ingin bekerjasama yang sudah memiliki keinginan besar,
kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Di mana mereka akan
terlibat, di wilayah yang mana," ujarnya.(SINT)
